Orde Baru

PERKEMBANGAN PEMERINTAH ORDE BARU

1. Lahirnya Orde Baru

a. Kesatuan Aksi

Makin hari makin jelas bahwa PKI yang mendalangi G 30 S / PKI, tetapi pemerintah tidak berbuat hal-hal yang berarti. Tuntutan agar dilakukan tindakan tegas terhadap yang terlibat dalam G 30 S makin kuat. Akhirnya para mahasiswa mempeloporinya dengan membentuk kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tanggal 25 Oktober 1965. Diikuti oleh lahirnya kesatuan aksi lain seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Mereka bergabung dalam Front Pancasila dan menuntut penyelesaian politis terhadap yang terlihat G 30 S / PKI.

b. Tritura

Front Pancasila mendatangi DPRGR dengan mengajukan tri tuntutan hati nurani rakyat, disingkat tritura yang berisi hal-hal berikut :

1. Pembubaran PKI

2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI

3. penurunan harga / perbaikan ekonomi

c. Puncak Demokrasi

Kesatuan aksi memberikan reaksi dengan melakukan demonstrasi besar-besaran yang sasarannya menghalangi upacara pelantikan kabinet Dwikora. Bentrokan fisik antara demonstran dengan pasukan pengawal terjadi, seorang mahasiswa UI bernama Arief Rahman Hakim menjadi korban. KAMI dibubarkan tetapi mereka meleburkan diri dalam kesatuan aksi pelajar Indonesia.

d. Supersemar

Suatu peristiwa sejarah yang kemudian menjadi tonggak sejarah, lahirnya orde baru 11 Maret 1966.

Surat perintah diberikan oleh Presiden Soekarno kapada Letjen Soeharto Menpangad atas nama Presiden / Pangti / PBR

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan dan stabilitas jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawahaan Pimpinan Presiden / Pangti ABRI / PBR / Mandataris MPRS demi keutuhan bangsa dan negara RI, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran PBR.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-panglima Angkatan lain sebaik-baiknya.

3. supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.

2. Ciri-ciri Pokok Kebijakan Pemerintah Orde Baru

1. Stabilitas ekonomi

Pada permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Pelaksanaan pembangunan orde baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan Yaitu sebagai berikut :

- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan yang dimaksud adalah :

a. Pelita I (1 April 69 – 31 Maret 74)

Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.

b. Pelita II (1 April 74– 31 Maret 79)

Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.

c. Pelita III (1 April 79 – 31 Maret 84)

Menekankan pada Trilogi Pembangunan.

d. Pelita IV (1 April 84 – 31 Maret 89)

Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

e. Pelita V ( 1 April 89 – 31 Maret 94)

Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.

f. Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999)

Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

2. Stabilitas Politik

Tahun 1971 pemerintah melemparkan gagasan penyederhanaan Parpol dengan melakukan pengelompokkan parpol. Hasilnya, parpol Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti tergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan. Partai-partai nasionalis seperti Partai Katolik, Parkindo, PNI, dan IPKI tergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan. Selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok Golongan Karya (Golkar) yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokkan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR.

Memasuki tahun 1973 parpol-parpol melakukan fusi kelompok Persatuan Pembangunan sejak 5 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok demokrasi pembangunan pada tanggal 10 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Disamping melakukan penyederhanaan partai politik, pemerintah Orba melaksanakan indoktrinasi idiologi. Penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 telah melahirkan tragedi G 30 S.

Upaya lain ditempuh oleh Orba untuk menciptakan stabilitas politik adalah dengan menempatkan peran ganda ABRI atau yang dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ganda itu adalah peran hankam dan sosial.

3. Dampak Menguatnya Peran Negara Terhadap Kehidupan Masyarakat, Politik Dan Media Masa Pada Masa Orde Baru.

Indonesia menerima penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian PBB yaitu FAO (Food Agricultural Organization).

Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata seperti penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan terutama pendidikan tingkat dasar yang semakin meningkat.

Dampak negatif adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa tajam.

Pembangunan yang menjadi ikon pemerintah Orde Baru ternyata menciptakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan (marginalisasi sosial ) di sisi lain. Di pihak lain pembangunan di masa Orde Baru menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang syarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.

Di bidang politik, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara Demokrasi. Peleburan (fusi) parpol diciptakan tidak lain agar pemerintah bisa mengontrol parpol.